JDIH - Biro Hukum KPU

Home

Undang-Undang Peraturan KPU Keputusan KPU Surat Dinas Surat Edaran Monografi

Produk Terbaru

[Peraturan KPU]
6 TAHUN 2020

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) [Peraturan KPU]
5 TAHUN 2020

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 [Peraturan KPU]
4 Tahun 2020

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Peraturan Tematik

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Counter

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 23-01-02/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara, Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/I V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5902.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 14-01-14/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur Malang 6 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5916.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 143-20-02/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sumatera Utara Simalungun 6 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak bersesuaian 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5907.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Golongan Karya (Golkar)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 183-04-14/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Jawa Timur Pamekasan 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5912.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 157-02-14/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Jawa Timur Jatim I (DPR RI) Posita dan petitum tidak bersesuaian. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5903.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 195-05-11/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Nasdem DKI Jakarta, DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi) Permohonan ditarik 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5955.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 186-05-14/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Jawa Timur Situbondo 5 (DPRD Kabupaten) Terdapat pertentangan dalam Petitum Tulungagung 1 (DPRD Kabupaten) Tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Pemohon atas nama Achmad Yulianto 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5901.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 193-05-04/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Provinsi Riau Siak 3 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5954.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	01/PHPU-PRES/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019
Pemohon	:	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno
Amar Putusan	:	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status	:	Menolak Seluruhnya
Tgl Putusan	:	27 Juni 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5390.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	30/PHP.KOT-XVI/2018
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018
Pemohon	:	Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status	:	Tidak Dapat Diterima
Tgl Putusan	:	10 Agustus 2018
File Putusan	:	5232_2374_putusan.pdf
Resume	:	30-PHP.KOT-XVI-2018.pdf

<< PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 NEXT >>

Putusan Mahkamah Konstitusi