JDIH KPU RI

Home

Undang-Undang Peraturan KPU Keputusan KPU Surat Dinas Surat Edaran Monografi

Pemilihan 2020 Pemilu 2019

Produk Terbaru

[Peraturan KPU]
13 TAHUN 2020

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) [Peraturan KPU]
12 TAHUN 2020

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA [Peraturan KPU]
11 TAHUN 2020

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Peraturan Tematik

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Counter

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Golongan Karya (Golkar)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar Kepulauan Riau Kota Batam 1 DPRD Kota Posita dan Petitum tidak bersesuaian 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6125.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 161-02-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Gerindra Papua 1. Papua 7 DPRD Provinsi Petitum tidak bersesuaian 2. Papua 2 DPRD Provinsi Petitum permohonan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon 3. Jayawijaya 1 DPRD Kabupaten Posita tidak bersesuaian dengan petitum 4. Lanny Jaya 2 DPRD Kabupaten Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon 5. Lanny Jaya 3 DPRD Kabupaten Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6059.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai NasDem Banten Banten 1 DPR RI Posita tidak mendalilkan suara Pemohon tetapi mempersoalkan TSM 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6096.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai NasDem Jawa Tengah Jawa Tengah IV DPR RI Posita dan Petitum tidak bersesuaian 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6085.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai NasDem Sumatera Selatan Empat Lawang 1 DPRD Kabupaten Mendalilkan suara Partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6146.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Berkarya
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Berkarya Papua Kota Jayapura 3 DPRD Kota Posita tidak bersesuaian dengan Petitum 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6055.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Golongan Karya (Golkar)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Kalimantan Timur DPRD Kab. Kutai Barat 1 Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6023.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDI Perjuangan Papua Kota Jayapura 3 DPRD Kota Posita didasarkan pada asumsi penggelembungan DPT 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6050.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDI Perjuangan Kepulauan Riau Kota Batam 1 DPRD Kota (Perseorangan Internal Partai) Pemohon tidak memiliki Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6127.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan Papua 1. Papua 2 DPRD Provinsi Petitum tidak bersesuaian 2. Papua 4 DPRD Provinsi Posita tidak mendalilkan suara yang dimohonkan 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6071.pdf
Resume	:

<< PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 NEXT >>

Putusan Mahkamah Konstitusi