PEGAWAI KPU KOTA BIMA, TANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS

#TemanJdih, Senin ( 10/1/22) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan kegiatan Penandatangan Pakta Integritas untuk semua pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima. Sebelum dilaksanakannya kegiatan penandatanganan tersebut, telah diawali dengan Rapat Internal Internalisasi Pakta Integritas Pegawai Lingkungan KPU Kota Bima pada hari Jum’at (7/1/22) .

Seperti biasa, kegiatan penandatanganan ini disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bima. Penandatanganan tersebut diawali oleh Sekretaris KPU Kota Bima, Drs. Ajmah, kemudian diikuti oleh masing-masing Kepala Subbagian dan staf masing-masing.

Pakta Integritas tersebut, berisi delapan Point penting. Diantaranya, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan atau tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kemudian, melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, guna mewujudkan Aparatur Birokrasi yang profesional serta akan melaporkan pada atasan langsung atau pimpinan, apabila mengetahui ada indikasi dan tindak pidana korupsi di lingkungan tempat penugasan saya, guna ditindaklanjuti penyelesaiannya secara hukum.

Berikutnya, akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, akuntabel serta senantiasa berupaya meningkatkan kreatifitas dan Inovasi dalam mencapai kinerja unggul. Bersedia bekerja sepenuh waktu, Tidak menjadi pengurus atau Anggota partai politik dan Tidak turut serta dalam kegiatan/mendukung aksi yang bersifat menentang/melawan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah Daerah.

Dua Point terakhir adalah menaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang berlaku dan Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua KPU Kota Bima, Mursalin menegaskan, Penandatanganan Pakta Integritas merupakan bentuk komitmen Abdi Negara untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta sebagai bentuk kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Apa yang menjadi isi dari Pakta Integritas ini, harus benar-benar diwujudkan," pungkasnya.