STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

Kpt. 28 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

ABSTRAK :

• Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan di bawah ini :

1. Pasal 231 Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari sub bagian-sub bagian yang disebutkan di atas.
2. Diperlukan susunan organisasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat.

• Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

• Struktur Organisasi

• Sekretaris: Drs. HALISI
• Kasubbag Umum dan Logistik: RAIS. SHut, dibantu staf pelaksana (WA ODE SITTI SARFIN AM, WA KAOBA S.P, WA ODE RISNAWATI MARSABAN, SH, TIARA INSANI ARSYRD SAK), Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (SETYA NINGRUM S.Kom), dan Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu (LA ODE MUHAMAD FAJAR SOSI, SP, PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL, PENGADMINISTRASI PERKANTORAN).
• Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum: WA ODE NORMA, AMM, dibantu staf pelaksana (HISRANUDDIN SH, AHLI PERTAMA-PENATA KELOLA PEMILU), dan Penyusun Materi Hukum dan Undang-Undang (NADIA KIRANA KASWAN SH).
• Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi: SUMARTO, SE, dibantu staf pelaksana (MAGFIR AKBAR AULY ANAN PUTRA, S. Kom), Penelaah Teknis Kebijakan (LA ODE MUHAMMAD ASRIL, S. Mut), dan Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu (NUR JENANG S. KOM, LA ODE AHMAD RIZAL).
• Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: LM DULAIK ALAM RERE, dibantu Penelaah Teknis Kebijakan (AWO).

• Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 9 JuLi 2025
• Lampiran berjumlah 2 (dua) berkas