Keputusan Sekretaris KPU Kab/Kota

Status
Berlaku
Bahasa
Indonesia
File Keputusan
Nomor : 11 TAHUN 2026 Tahun 2026
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONOR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026
Tipe : Keputusan Sekretaris KPU/KIP Daerah
Nomor Keputusan : 11 TAHUN 2026
Tahun Terbit : 2026
T.E.U Badan / Pengarang : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat
Tanggal Penetapan : 02 Januari 2026
Tempat Penetapan : LAWORO
Bentuk Peraturan : kpt
Subjek : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat
Bahasa : Indonesia
Keterangan Status :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONOR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

Kpt. 11 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONOR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

  • Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan di bawah ini :
  1. Kelancaran Pengurusan APBN: Perlunya mengangkat pengelola kewangan demi kelancaran pengurusan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 di KPU Kabupaten Muna Barat.
  2. Kelayakan Personel: Kakitangan yang dilantik dianggap cekap dan memenuhi syarat untuk memikul tanggungjawab sebagai pengelola kewangan.
  3. Keperluan Perubahan: Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan keputusan perubahan melalui Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna Barat

 

  • Keputusan ini didasarkan pada beberapa peraturan dan Undang-Undang berikut :
  1. Undang-Undang Negara: UU No. 17/2003 (Keuangan Negara), UU No. 1/2004 (Perbendaharaan Negara), dan UU No. 15/2004 (Pemeriksaan Tanggungjawab Keuangan Negara).
  2. Peraturan Pemerintah & Presiden: PP No. 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN , Perpres No. 7/2016 tentang Sertifikasi Bendahara , serta Perpres No. 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
  3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK): PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran APBN dan PMK No. 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
  4. Peraturan KPU: PKPU No. 14/2020 (serta perubahannya dalam PKPU No. 3/2023) mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU.
  5. Keputusan Sekjen KPU: Keputusan Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026 mengenai Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.

 

  • Berikut adalah ringkasan daftar pejabat pengelola keuangan beserta honorariumnya per bulan :

No

Nama

Jabatan dalam Pengelola

Honor per Bulan

1.

Halisi

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Penandatangan SPM

Rp1.180.000

2.

LM. Djulaik Alam Rere

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Rp1.150.000

3.

Rais

Pejabat Penandatangan SPM

Rp470.000

4.

Waode Sitti Sarfin

Bendahara Pengeluaran

Rp410.000

5.

Syafar Amto La Ede

Staf Pengelola Keuangan

Rp300.000

6.

Tiara Insani Arsyad

Staf Pengelola Keuangan

Rp300.000

 

  • Catatan :
  1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni tanggal 2 Januari 2026.
  2. Lampiran berjumlah 1 (satu) Halaman

 

 

 

Bagikan dengan :

facebook twitter email whatapps