PODCAST, PEMILU DAN KOPI

Tanjung Selor-  Senin (22/11/2021) KPU Kabupaten Bulungan melounching “Tenguyun Podcast” dan mempersembahkan sebuah Podcast tentang perjananan demokrasi di Kalimantan Utara, di edisi perdana Program Podcast ini mengangkat tema “ Mengawal Demokrasi Di Perbatasan, Dari Kaltara Untuk Indonesia” yang membahas tentang bagaimana perjalanan demokrasi dikaltara dari masa pemilihan gubernur pertama 2015 sampai pilkada 2020.

Bertindak selaku narasumber adalah Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami didampingi dengan host Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bulungan Chairullizza. Diawali pembahasan dari sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui proses panjang yang diwacanakan sejak tahun 2000 hingga melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Podcast diawali perjalan Suryanata menjadi ketua KPU Kaltara yang pernah menjabat ketua KUA satu bulan di Bulungan. Dilanjut cerita tentang pererjalanan panjang dalam melaksanakan pilkada pertama Kaltara tahun 2015. Diawali jumlah personil KPU Kaltara jyanga hanya 18 orang dalam menyelenggarakan pilkada 2015 meliputi, 1 orang Sekretaris,  2 orang Kepala Bagian, dan 6 staf PNS organik KPU, dan 4 orang tenaga pendukung dan 5 Anggota KPU Kaltara.

Dipaparkan Suryanata “sebagai penyelenggara pemilihan, sebagai pertanggungjawaban publik maka sebagai amanah jumlah minim meskipun akan mempengaruhi tetapi dengan semangat dan kerjasama sebagai sebuah tim kerja yang solid jumlah ini tidak menjadi ukuran. Tetapi justru menjadi pelecut untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas untuk menyelesaikan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab yang telah diamanahkan”.

Sedangkan untuk kebutuhan fasilitas, kantor KPU kaltara diceritakan masih sewa bekas warung makan, mobilitas kendaraan baru memiliki 1 (satu) mobil untuk operasional, sedangkan kendaraan roda dua belum ada. Kemudian untuk peralatan kantor berupa komputer  PC saat ini baru diberikan hak untuk pinjam pakai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 5 (lima) buah. Sebagiannya menggunakan laptop pribadi masing-masing pegawai yang ada.

Selanjutnya pembahasan menyangkut terkait sengeta hukum dalam pilkada 2015 dan pilkada 2020 dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda hingga banding sampai saat ini masih berproses pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Podcast diakhiri dengan pembahasan “singal” Bulungan, Tidung dan Dayak sebagai simbul entitas kearifan lokal yang dipake untuk kaum laki-laki di kepala oleh masyarakat di Kaltara. (admin)