Mempawah (7/6/2022)- Perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah yang telah ada terus berbenah diri demi kenyamanan dalam melayani pembaca mendapatkan Informasi Hukum dan Dokumentasi Kepemiluan.

Hal ini menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

Bahwa pengelolaan dokumen hukum dapat dilakukan melalui perpustakaan yang meliputi dokumen peraturan perundang-undangan, penetapan, dan dokumen lain yang terkait.

“Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU wajib memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan dan informasi hukum, melalui perpustakaan JDIH ini kita tingkatkan pelayanan melalui kemudahan dalam akses informasi hukum kepemiluan” tegas Muhammad Agoes Soesanto yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Mempawah serta Ketua Pembina JDIH KPU Kabupaten Mempawah.

Sedangkan Fetrus Anyim, Divisi Hukum dan Pengawasan, menjelaskan “Perpustakaan JDIH adalah amanat dari Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 yang menjadi wadah pengelolaan dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan”

Selain berisi dokumen produk hukum, perpustakaan JDIH KPU Kabupaten Mempawah saat ini juga telah menyediakan dokumen lainnya dalam bentuk buku hukum dan kepemiluan serta majalah dan jurnal kepemiluan. (TimJDIH)