KPU Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

Kota Batu menjadi tempat pelaksanaan rapat koordinasi Divisi Hukum dan Pengawasan di awal tahun ini terpilih sebagai daerah dengan miniatur kehidupan demokrasi yang baik dibangun dengan berbagai macam keragaman ras, suku,agama,dan semangat toleransi selama ini berjalan dengan baik. Rakor  yang digelar selama dua (2) hari ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU Jawa Timur beserta jajaran tim teknis Hukum juga menghadirkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan beserta Kasubag. Hukum dan SDM di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pembukaan berlangsung di Balai Kota Among Tani Pemkot Batu (15-16 Februari 2023). 
Hadir memberikan sambutan selamat datang Penjabat Walikota Batu Aries Agung Paewai, “Suatu kehormatan dan kebanggaan Kota Batu menjadi tuan rumah Rakor kali ini dan berharap rakor-rakor berikutnya Batu terpilih kembali karena segala fasilitas penginapan dan destinasi wisata yang tersedia cukup lengkap dan menarik sehingga perputaran ekonomi di Kota Batu berjalan dengan baik, “pungkasnya.
Ketua Panitia sekaligus Kabag. Hukum dan SDM Jawa Timur, Rizqi Indah Susanti memberikan laporan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan pelaksanaan rakor kali ini adalah PKPU 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Keputusan KPU 528 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Dipa KPU Jawa Timur Tahun 2023.
Rakor Persiapan Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Proses dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam dalam sambutannya menekankan bahwa pelaksanaan rakor kali ini penting diadakan mengingat hampir seluruh keputusan yang diambil dalam proses pemilu harus melalui kajian hukum terlebih dahulu. Apabila proses pemilu berakhir pada sengketa, maka kajian hukum ini yang akan membantu dalam mempertahankan argumentasi kinerja KPU. Seluruh keputusan tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah KPU,  seluruh produk keputusan yang mengkaji, memutuskan adalah Divisi Hukum,” pungkasnya. Acara berikutnya dilanjutkan dengan pengarahan dari masing-masing anggota KPU Jawa Timur.
Rapat koordinasi yang digelar mulai tanggal 15-16 Februari 2023, dari KPU Kabupaten Lumajang dihadiri oleh Siti Mudawiyah Divisi Hukum dan Pengawasan beserta Kasubag. Hukum dan SDM Nita Christina.