154 TAHUN 2022
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 154 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
124 TAHUN 2022
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
98 TAHUN 2022
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAHSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
2021-12-15 20:01:51 WIB
| Nomor Perkara | : | 130-PKE-DKPP/VI/2019 |
| Pokok Perkara | : | 1. Ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019 (Model DC1-PPWP) untuk Kabupaten Sukoharjo dan Kota Pekalongan. |
| Pemohon | : | Abdul Wachid (Anggota DPR RI/Partai Gerindra |
| Amar Putusan | : | 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Nama Baik Teradu I Yulianto Sudrajat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Teradu II Putnawati, Teradu III Diana Ariyanti, Teradu IV Paulus Widiyantoro, Teradu V Muslim Aisha, Teradu VI M. Taufiqurrohman, Teradu VII Ikhwanudin masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. |
| Status | : | Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu |
| Tgl Putusan | : | 28 Agustus 2019 |
| File Putusan | : | PUTUSAN DKPP NO.130 TH 2019.pdf |
| Resume | : | RESUME 130 DKPP (1).pdf |
2021-12-17 07:33:51 WIB
| Nomor Perkara | : | 300/DKPP-PKE-VII/2018 |
| Pokok Perkara | : | 1. Bahwa Teradu I s.d VII selaku Ketua dan anggota KPU RI telah melakukan dugaan pelanggaran kode etik yaitu melakukan pencermatan terkait hasil laporan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, dengan menyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, selanjutnya melakukan koreksi terhadap hasil seleksi yang disampaikan oleh Tim Seleksi kepada KPU RI. 2. Bahwa Teradu II selaku anggota KPU RI atas nama Pramono Ubaid Tantowi melakukan rapat dengan anggota Tim Seleksi antara lain : 1. Hidayat Nur Sardini selaku Ketua merangkap Anggota, 2. Abdurrahman Kasdi selaku anggota, 3. Erni Winaryadi, selaku anggota, 4. Hammam selaku anggota, 5. Yuwanto selaku anggota pada tanggal 10 Oktober 2018 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya meminta dari hasil pencermatan atas koreksi terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan khususnya Kota Semarang yang sebelumnya telah ditetapkan nama-nama berdasarkan Pengumuman Nomor 23/PP.06/Pu/33/Tim-Sel/X/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2018. 3. Bahwa dalam rapat tersebut secara sepihak KPU RI melalui Teradu II patut diduga telah memaksakan kehendak untuk melakukan perubahan terhadap nama-nama yang telah diusulkan oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023. 4. Bahwa Pengumuman Tim Seleksi Nomor 25/PP/,06/Pu/33/Tim-Sel/X/2018 tentang Perbaikan Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah VI tanggal 22 Oktober 2018 bertolak belakang dengan Keputusan KPU Nomor 505/PP,06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap V tanggal 12 Juni 2018. Penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dimulai 30 Agustus dan berakhir 3 September 2018. Keputusan KPU tentang Penetapan Kembali Keanggotaan Tim Seleksi jelas bertentangan dengan jadwal seleksi yang sudah ditetapkan dan patut diduga melanggar kode etik. 5. Teradu I s.d VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan patut diduga telah melakukan pelanggaran kode etik selaku penyelenggara Pemilu yaitu tidak memberi kepastian hukum, terbuka, bertindak profesional, akuntabel, dan efisiensi sebagai penyelenggara Pemilu baik kepada peserta yang secara sepihak telah dikoreksi (dianulir) masuk dalam 10 (sepuluh) besar calon anggota KPU Kota Semarang Periode 2018-2023 menjadi tidak bisa mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang kelak berpotensi dipilih menjadi anggota KPU Kota Semarang akibat dugaan atas tindakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU RI sehingga Pengadu dirugikan hak-haknya sebagai calon anggota KPU Kota Semarang. 6. Bahwa Teradu VIII s.d XIV selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 telah memfasilitasi rapat atau klarifikasi antara Teradu II dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Semarang Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah di Kantor Sekretariat KPU Jl. Veteran No. 1 A Semarang, pada hari Rabu, 10 Oktober 2018. Teradu VIII selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah menerima pendelegasian untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan telah menerbitkan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1326/PP.05.2-SD/33/Prov/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan telah dilaksanakan khususnya Kota Semarang pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 yang seharusnya dilakukan penundaan atau setidaknya dibatalkan, mengingatkan pengumuman Timsel Nomor 25/PP/,06/Pu/33/Tim-Sel/X/2018 tentang Perbaikan Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah VI tanggal 22 Oktober 2018 tidak berdasar dan tidak beralasan serta dalam proses sengketa (gugatan) di PTUN, maka terhadap pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota Khususnya Kota Semarang tidak memberikan prinsip kepastian hukum, tidak terbuka, tidak profesional, akuntabel, efektif, dan efisien dan patut diduga Teradu I s.d XIV telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. |
| Pemohon | : | Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kota Semarang atas nama Joko Riskiyono |
| Amar Putusan | : | 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatukan sanksi Peringatan kepada Teradu I Arief Budiman selaku Ketua merangkan Anggota KPU RI, Teradu II Pramono Ubaid Tantowi, Teradu III Wahyu Setiawan, Teradu IV Viryan, Teradu V Ilham Saputra, Teradu VI Hasyim Asy |
| Status | : | a. Teradu I s.d VII terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; b. Teradu VIII s.d XIV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. |
| Tgl Putusan | : | 27 Februari 2019 |
| File Putusan | : | PUTUSAN DKPP NO. 300 THN 2018.pdf |
| Resume | : | RESUME PUTUSAN DKPP 300 THN 2018.pdf |
2021-12-14 12:22:38 WIB
| Nomor Perkara | : | 115/DKPP-PKE-VII/2018 |
| Pokok Perkara | : | 1. Bahwa Teradu melakukan pelanggaran Etika berupa intimidasi calon dan relawan calon legislatif DPD RI. Tindakan ini dilaksanakan saat memeriksa dokumen dukungan warga yang menyebabkan tidak selesainya pemeriksaan yang mengancam hak konstitusional dan hak politik calon anggota DPD untuk partisipasi didalam pemilu Legislatif; 2. Intimidasi yang dimaksud adalah Teradu telah menuduh dukungan yang diberikan Pengadu bohong. Berdasarkan SK KPU RI No. 316 Tahun 2018 penelitian administrasi syarat dukungan dilakukan dari tanggal 27 April 2018- 10 Mei 2018. Teradu juga telah menolak syarat dukungan tanpa melalui proses penelitian administrasi syarat dukungan.; 3. Teradu tidak mentaati prosedur sebagaimana tercantum dalam SK KPU RI No. 316 Tahun 2018 dengan menolak secara sepihak berkas dukungan Pengadu. Berdasarkan SK KPU tersebut tanggal 26 April 2018 adalah pengumpulan dokumen, seharusnya Teradu menerima dokumen pelapor walaupun belum rapi. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa syarat dukungan yang diserahkan harus tersusun rapi. Jika ada hal yang harus diperbaiki, menurut SK KPU Pengadu masih bisa diberi kesempatan pada tanggal 14-20 Mei 2018; 4. Teradu tidak memberikan informasi mengenai pemilu secara lengkap kepada Pengadu, sebagai bukti status Pengadu saat ini tidak jelas, tidak ada surat keterangan penolakan dan jika ada penolakan tidak ada informasi apa dasar penolakan; 5. Tindakan yang dilakukan oleh Teradu seperti menggunakan nada tinggi, menggebrak meja bahkan sempat mengusir Pengadu yang hal ini bertentangan dengan prinsip profesional, akuntabel dan efektif dalam bersikap dan bertindak. Teradu seharusnya memberikan solusi kepada Pengadu bukan mempersulit bahkan mengintimidasi Pengadu. |
| Pemohon | : | Awigra |
| Amar Putusan | : | 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu M. Hakim Junaidi selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. |
| Status | : | Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya |
| Tgl Putusan | : | 05 Juli 2018 |
| File Putusan | : | PUTUSAN DKPP NO 115 THN 2018.pdf |
| Resume | : | RESUME PUTUSAN DKPP NO 115 THN 2018.pdf |
2021-12-15 16:18:02 WIB
| Nomor Perkara | : | 11/DKPP-PKE-VI/2017 |
| Pokok Perkara | : | Penundaan Pelantikan PAW Anggota KPU Kab Sragen |
| Pemohon | : | BUDI MARYONO |
| Amar Putusan | : | Menolak pokok Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya |
| Status | : | Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya |
| Tgl Putusan | : | 01 Maret 2017 |
| File Putusan | : | PUTUSAN DKPP NO 11 THN 2017.pdf |
| Resume | : | RESUME PUTUSAN DKPP NO 11 THN 2017.pdf |
<< PREV 1NEXT >>
