Kota Mungkid_
Penyelenggara Pemilu harus memperdalam pengetahuan dan memahami tentang
tugas-tugas di KPU terkait penyusunan produk hukum yang disusun apakah sudah
benar dan tepat secara format dengan aturan perundang-undangan yang secara umum
berlaku disemua lembaga. Hal ini dikemukakan oleh Muslim Aisha, Ketua
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan Bimbingan
Teknis Legal Drafting Seri ke-2: Format Peraturan dan Keputusan Senin,
(30/5/2022) yang...
Kota Mungkid_
Latar belakang dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 salah satunya
untuk meningkatkan kualitas pembentukan
Peraturan dan Keputusan di Lingkungan KPU dan mewujudkan tata cara pembentukan
Peraturan dan Keputusan secara terencana, terpadu dan sistematis. Hal ini
disampaikan oleh Siti Nurhayati, SH Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU
Kabupaten Magelang dalam kegiatan Kajian dan Telaah Hukum yang ke 10 dengan
tema Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang...
Kota Mungkid_Tim
Penyusunan Keputusan KPU Pemilihan Serentak 2024 Zona II Se Karisidenan Kedu
menyelenggarakan pertemuan yang kedua pada Selasa, (24/5/2022) secara daring
melalui zoom meeting. Rapat internal kedua Tim Zona II tersebut dihadiri
oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan SDM, serta Staf Hukum dan
SDM dimasing-masing satker.
Pertemuan ini
dimaksudkan untuk menyampaikan hasil dari pertemuan internal yang pertama
kepada rekan-rekan Sekretariat di masing-masing...
Kota Mungkid_
Kedudukan Peraturan KPU tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, sedangkan Keputusan KPU bukanlah bagian dari perundang-undangan. Hal ini
dikemukakan oleh Sugeng Pamuji, Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumdan HAM Jawa Tengah dalam Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Penyusunan Keputusan Pemilu/Pemilihan 2024 Seri
I : Tipologi Keputusan KPU, Senin (23/5/2022) secara daring melalui zoom
meeting....
