Identifikasi permasalahan hukum penting dilakukan karena akan dapat mengetahui resiko yang berpotensi terjadi. Jika resiko dapat diketahui lebih awal makan upaya pencegahanpun dapat dilakukan. Demikian disampaikan Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Affifudin saat menyampaikan materi pada kegiatan hari kedua pada Rakor Penangan Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD di Hotel  Mercure Ancol...

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi salah satu materi yang disampaikan saat Rakor Penanganan Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Pemilu DPR dan DPRD di Jakarta, (5-7), di Jakarta. Pada tema SPIP, menghadirkan dua pemateri, yaitu Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priatna dan Inspektur Wilayah 2Adi Wijaya. Pada kesempatan tersebut disampaikan hal penilaian hasil penilaian pelaporan SPIP tingkat nasional mulai Januari 2022 hingga sekarang, dan...

Waspada Terhadap Tekanan dan Pesanan.

Waspada terhadap tekanan dan pesanan. Demikianlah kalimat yang dipesankan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof. Mohammad saat menjadi Nara sumber dalam kegiatan Rakor Penanganan Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang diselenggarakan KPU Ri di Jakarta. Selain Ketua DKPP, pada hari kedua (6/8), kegiatan yang diikuti KPU Provinsi dan KPU Kab/kota se Indonesia itu juga menghadirkan nara sumber Anggota...

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota untuk lebih memahami tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tak hanya itu PKPU Nomor 4 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol peserta Pemilu Anggota DPR,  DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pun harus dipelajari lebih mendalam, termasuk lampiran yang menjadi alat kerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal demikian...