Selasa, 29 Juni 2021, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan Plt. Kasubbag Hukum KPU Kota Cimahi mengikuti Rapat Koordinasi Progres Pelaporan Laporan SPIP Triwulan 2 di Lingkungan KPU Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat, yang diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. 

Dibuka oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan , Reza Alwan Sovnidar, SH. Beliau Menyampaikan pentingnya fungsi SPIP sebagai Pengendalian atas kinerja internal KPU, juga sebagai alat kontrol agar tugas dan kinerja KPU dapat berjalan lancar. Kelancaran pelaporan SPIP ini tentu juga tidak lepas dari baiknya komunikasi dan kerjasama antara su bagian di Satker masing-masing. Sehingga diharapkan kemajuan dalam pengerjaan laporan SPIP dapat terus dipantau oleh seluruh komisioner di Satker masing-masing, salah satunya melalui rapat pimpinan yang dilaksanakan secara mingguan, dan meskipun belum ada juknis yang secara khusus mengatur tentang pelaporan SPIP, tetap diharapkan dikerjakan semaksimal mungkin dengan berdasar aturan yang sudah ada.

Plt. Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Jawa Barat Cecep Nurzaman, menyampaikan juga bahwa KPU Provinsi Jawa Barat  merupakan Satker terlemah dalam hal pelaporan SPIP, sehingga menjadi lecutan tersendiri untuk menjadi lebih baik lagi, terlebih sekarang SPIP menjadi kewenangan Sub Bagian Hukum, yang asalnya merupakan kewenangan Sub Bagian Umum. Beliau juga menyatakan dari 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hanya 20 Kabupaten/Kota yang nilai pelaporan SPIP nya mencapai 100%.

Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat,  Ratih, menyampaikan bahwa mulai triwulan II ini, diharapkan setiap kabupaten/kota dapat menyampaikan laporan SPIP secara bulanan Paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Walaupun pada dasarnya isi dari laporan SPIP lebih banyak bersumber dari Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik, dan Sub Bagian Program dan Data, akan tetapi laporan triwulan dan laporan tahunan SPIP merupakan tanggung jawab Sub Bagian Hukum.