Bandung, jdihkpujabar,- Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengadakan Rapat Pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara daring dengan Inspektorat Utama KPU Republik Indonesia, Kamis, (14/7/2022). Rapat tersebut dihadiri oleh  Plh. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Undang Suryatna, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Agus Hasbi Noor, Kepala Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Yunike Puspita, dan Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Rissa Tania Indriyanti. Hadir menjadi narasumber Sudaryo Adi Saputra selaku Auditor Muda Inspektorat Utama KPU Republik Indonesia Wilayah III. Rapat Koordinasi ini diikuti oleh seluruh pejabat Struktural KPU di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan KPU 27 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.

Acara dibuka dengan sambutan dari Undang Suryatna yang menyampaikan bahwa SPIP merupakan upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan baik dari dalam maupun luar saat melaksanakan kegiatan dan program tiap-tiap satker yang sudah direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya Agus Hasbi Noor juga mengatakan bahwa Rapat Pendampingan yang dilakukan bersama Inspektorat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan SPIP di KPU Se-Jawa Barat dan mampu meningkat dari yang sebelumnya hanya sebatas kepatuhan pelaporan melalui kartu kendali menjadi control culture budaya kerja organisasi. “SPIP bukan hanya menjadi tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh Divisi dan Bagian.”  jelas Agus Hasbi Noor dalam sambutannya.

Selanjutnya, Sudaryo Adi Saputra menjelaskan laporan hasil monitoring dan evaluasi kartu kendali SPIP Bulan Januari dan Februari Tahun 2022 pada KPU di Wilayah Provinsi Jawa Barat. “Secara keseluruhan presentase pencapaian atas penyampaian kartu kendali dan dokumen pendukung kartu kendali SPIP untuk bulan Januari dan Februari di wilayah Jawa Barat sebesar 81,00%” jelas Sudaryo Adi Saputra pada sesi pembahasan.