SISTEM PEMILU SISTEM DISTRIK
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Sistem Distrik adalah sistem pemilu dimana hanya ada satu wakil dalam satu
distrik. Sistem ini menerapkan suara terbanyak untuk menjadi wakil rakyat. Dalam
sistem distrik hanya ada satu wakil untuk satu distrik karena sistem didasarkan
atas kesatuan geografis. Setiap distrik hanya akan diwakili oleh satu orang
yang memperoleh suara terbanyak.
Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7...
SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang
memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon dari
partai politik yang akan dipilih. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih
dapat memilih nama atau foto kandidat yang tersedia dalam surat suara.
Mekanisme ini menuntut partai politik menyediakan daftar kandidat wakil...
REGULASI KEPEMILUAN
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Regulasi kepemiluan merupakan pedoman bagi penyelenggara dan peserta Pemilu
dalam pelaksanaan Pemilu. Regulasi kepemiluan terdiri dari Undang-Undang,
Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Peraturan atau Keputusan yang dikeluarkan oleh
Kementerian/Lembaga/Instansi, baik pusat maupun daerah.
Undang-Undang (UU) adalah salah satu jenis Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh...
TINDAK PIDANA PEMILU
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran
terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Laporan dugaan tindak pidana
Pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu menyatakan
bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana...
