REGULASI KEPEMILUAN
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Regulasi kepemiluan merupakan pedoman bagi penyelenggara dan peserta Pemilu
dalam pelaksanaan Pemilu. Regulasi kepemiluan terdiri dari Undang-Undang,
Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Peraturan atau Keputusan yang dikeluarkan oleh
Kementerian/Lembaga/Instansi, baik pusat maupun daerah.
Undang-Undang (UU) adalah salah satu jenis Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh...
TINDAK PIDANA PEMILU
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran
terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Laporan dugaan tindak pidana
Pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu menyatakan
bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana...
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu
mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara
nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi
perolehan kursi Peserta Pemilu. Perselisihan penetapan perolehan suara...
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka
meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan KPU, yang
perlu diatur tata cara pembentukan Peraturan dan...
