KOORDINASI, SUPERVISI DAN ASISTENSI
DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN KPU PROVINSI JAWA BARAT
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Rabu, 25 Mei 2022 KPU Kabupaten Bandung menerima kunjungan dari Ketua Divisi
Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Reza Alwan Sovnidar. Kunjungan
diterima dengan oleh Ketua, Anggota, Sekretaris dan Kasubbag Hukum dan SDM KPU
Kabupaten Bandung.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi,
supervisi...
SISTEM PEMILU PRESIDENTIAL THRESHOLD
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Sistem Pemilu Presidential Threshold adalah istilah untuk persyaratan
pengajuan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu. Secara Umum Presidential Threshold,
atau lebih dikenal sebagai ambang batas pencapresan di kancah perpolitikan
Indonesia, adalah sebuah mekanisme yang dibuat untuk partai politik yang ingin
mengajukan Calonnya sendiri, untuk berkompetisi di...
SISTEM PEMILU SISTEM DISTRIK
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Sistem Distrik adalah sistem pemilu dimana hanya ada satu wakil dalam satu
distrik. Sistem ini menerapkan suara terbanyak untuk menjadi wakil rakyat. Dalam
sistem distrik hanya ada satu wakil untuk satu distrik karena sistem didasarkan
atas kesatuan geografis. Setiap distrik hanya akan diwakili oleh satu orang
yang memperoleh suara terbanyak.
Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7...
SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA
Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung
– Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang
memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon dari
partai politik yang akan dipilih. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih
dapat memilih nama atau foto kandidat yang tersedia dalam surat suara.
Mekanisme ini menuntut partai politik menyediakan daftar kandidat wakil...
