Gorontalo, jdih.kpu.go.id/gorontalo. Ketua KPU Provinsi Fadliyanto Koem membuka kegiatan Webinar dengan tema Strategi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang digelar secara daring (20/01/22).

Dalam sambutannya Fadli mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari bapak Hasyim Asy'ari selaku anggota KPU RI divisi Hukum dan Pengawasan serta ibu Nur Syarifah selaku Kepala Biro Perundang-undangan KPU RI yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada kegiatan ini.

Lebih lanjut Fadli mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk membangun budaya literasi dan diskursus mengenai dokumentasi informasi hukum yang terpadu, efektif dan efisien.
Kegiatan yang dipandu oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Ramli Ondang Djau ini diikuti oleh sebanyak 170 partisipan baik dari KPU se Provinsi Gorontalo dan KPU daerah lainnya.

Dalam pengantarnya Ramli berharap agar JDIH kedepan tidak hanya menyajikan informasi dan dokumentasi hukum secara kaku, tetapi juga dapat meningkatkan budaya literasi Hukum Kepemiluan dalam penyajiannya JDIH juga bisa bertransformasi sesuai kebutuhan zaman dengan menyajikan konten yang menarik masyarakat untuk mengunjungi website JDIH. "JDIH juga harus dikelola dengan pendekatan konten dari aspek bahasa,teks dan visual semenarik mungkin" tutup Ramli.

Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari yang menjadi narasumber pada kegiatan ini mengatakan KPU RI sudah 3 kali berturut turut mendapatkan penghargaan sebagai anggota JDIHN Terbaik Kategori Lembaga Non Struktural dan prestasi ini merupakan hasil kerja dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mempertahankannya. Hasyim juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Provinsi Gorontalo yang telah menggelar kegiatan ini sebagai upaya dan ikhtiar untuk memperkuat JDIH KPU.

Kemudian sesi selanjutnya mendengarkan materi dengan judul Strategi JDIH KPU dalam menghadapi dinamika Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 oleh Nur Syarifah selaku Kepala Brio Perundang undangan KPU RI dan tanya jawab.