22/PW.01.1-Kpt/3172/Kota/II/2021

Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara
12/ORT.01.2-Kpt/3172/Kota/I/2021

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor : 12/ORT.01.2-Kpt/3172/Kota/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2021
NO 24/HK.04-Kpt/3172/Kota/II/2021

Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

KPU Kota Jakarta Utara Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan

Tanggal: 9 April 2021

jdih.kpu.go.id/dkijakarta/jakut – Pada Kamis, 8 April 2021, Ketua KPU Kota Jakarta Utara, Abdul Bahder Maloko, menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Jakarta Utara di Hotel Grand Dafam, Ancol. Bahder bersama dengan Anggota  Bawaslu Kota Jakarta Utara, M. Dimyati, bertugas sebagai narasumber. Dalam rapat tersebut, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara, Sali Aminuddin, menjelaskan tujuan dari diadakannya kegiatan koordinasi ini ialah agar stakeholders pada Pemilu 2024 mendatang mengetahui tahapan apa saja yang akan dilalui. Kegiatan berikutnya diisi dengan diskusi dengan...

Bawaslu 13 Tahun Mengawasi Demokrasi

Tanggal: 9 April 2021

Kami segenap Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kota Jakarta Utara mengucapkan Dirgahayu ke-13 Bawaslu.   Bawaslu 13 Tahun Mengawasi...

Upaya KPU Kota Jakarta Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum

Tanggal: 9 April 2021

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Disebut sebagai negara hukum demokratis karena didalamnya mengakomodasikan prinsip  prinsip negara hukum, diantaranya asas legalitas, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keterikatan pemerintah pada hukum, adanya penegakkan hukum dan pengawasan pelaksanaan hukum (Kusnadi, 1998 : 155). Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam suatu masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum (Muntoha, 2013 : 5). Sejatinya pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang juga merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat...