SUKSESKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
<< PREV 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
NEXT >>
Posted by: JDIH KPU Tanggal: 31 Agustus 2019
Jakarta, jdih.kpu.go.id -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1319/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019
tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019.
Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan
Pasal 421 ayat (1) dan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan
Calon Terpilih, Penetapan Perolehan... |
Posted by: JDIH KPU Tanggal: 31 Agustus 2019
|
Jakarta, jdih.kpu.go.id -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019
tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019.
Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan
Pasal 421 ayat (1) dan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan
Calon Terpilih, Penetapan Perolehan... |
Posted by: JDIH KPU Tanggal: 31 Agustus 2019
|
Jakarta, jdih.kpu.go.id -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019
tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019.
Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan
Pasal 418 ayat (1), Pasal 419 dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan... |
Posted by: JDIH KPU Tanggal: 31 Agustus 2019
|
Jakarta, jdih.kpu.go.id -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019
tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak
Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan
Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan
Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan... |
15 Tahun 2019
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 14 Tahun 2019
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 13 Tahun 2019
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 14 Tahun 2019
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 13 Tahun 2019
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
