JDIH KPU RI

Home

Undang-Undang Peraturan KPU Keputusan KPU Surat Dinas Surat Edaran Monografi

Pemilihan 2020 Pemilu 2019

Produk Terbaru

[Peraturan KPU]
20 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon [Peraturan KPU]
19 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota [Peraturan KPU]
18 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota

Peraturan Tematik

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Counter

Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan

Tanggal: 30 December 2020

Jakarta, jdih.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (30/12/2020).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulawesi Selatan, Upi Hastati. Acara diselenggarakan secara daring dengan mengundang perwakilan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut diharapkan para peserta dapat memperoleh wawasan terkait pengelolaan JDIH di lingkungan Satker masing-masing.

Penyampaian materi pertama mengenai pengenalan umum dan perkembangan JDIH KPU RI disampaikan oleh Kepala Biro Hukum KPU RI, Bapak Sigit Joyowardono, dan Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bapak Iswantoro. Agenda dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait penyusunan dan penulisan abstrak produk hukum serta mekanisme pengolahan dan pengunggahan dokumen pada laman JDIH yang disampaikan oleh narasumber dari Tim JDIH KPU RI. Dalam sesi tersebut juga dilakukan simulasi penulisan abstrak dan pengunggahan dokumen oleh administrator JDIH KPU Kabupaten/Kota.