Kegiatan Pelatihan Teknik Penyusunan Legal Opinion

Jakarta, jdih.kpu.go.id- Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI menggelar kegiatan pelatihan teknik penyusunan legal opinion, Selasa, (25/3). Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta tersebut tidak hanya dihadiri oleh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, namun turut juga diundang perwakilan dari Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota/Kabupaten di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan tersebut menghadirkan Bapak Reghi Perdana,...

Artikel: Manajemen Penyelenggaraan Pilkada - Oleh: Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI)

Manajemen Penyelenggaraan Pilkada Oleh: Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI). KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu untuk terus melakukan upaya perbaikan baik dari segi penyusunan regulasi maupun pedoman teknis penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut perlu dilakukan guna mengakomodir dinamika perubahan Undang-Undang. Secara khusus setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang...

Kegiatan Pendalaman Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Jakarta, jdih.kpu.go.id- Dalam rangka pendalaman materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU pada hari Kamis, 12 Februari 2015 mengadakan diskusi materi Undang-Undang tersebut, dengan narasumber Bapak Hasyim Asyari, SH. M.Si, Ph.d. Pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai IV...

Jakarta, jdih.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum mengucapkan banyak terima kasih atas tanggapan dan masukan dari KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan seluruh pihak terhadap 3 (tiga) Draft Peraturan KPU yang telah ditayangkan melalui website JDIH KPU, yaitu Peraturan KPU tentang: 1. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan 3. Pencalonan...