(28/04/2022); Toboali, jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan/. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau lebih dikenal dengan JDIH bukan hal yang baru diterapkan pada setiap instansi pemerintah baik yang struktural maupun non struktural. Reformasi Hukum dan Penataan regulasi nasional serta menjawab kebutuhan utama masyarakat di era kemajuan teknologi informasi memerlukan inovasi dalam pengelolaan dokumen hukum. JDIH merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang berada dibawah naungan Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan sistem yang bernama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Untuk itu KPU Kabupaten Bangka Selatan tengah melakukan upaya maksimal dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dimilikinya melalui link JDIH_KPU Basel.

Hal ini bertujuan untuk mengembangkan basis data hukum yang komprehensif yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan yang terintegrasi ke JDIH KPU Kepulauan Bangka Belitung serta KPU Republik Indonesia selaku Pembina pada tingkat lembaga. Kanal satu pintu dalam memperoleh dokumen hukum resmi menjadi tujuan dalam pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bangka Selatan.

Harapannya masyarakat akan lebih cepat, mudah dan murah dalam memperoleh dokumen resmi hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan. Tujuannya masyarakat dan seluruh stakeholder terkait akan memperoleh informasi hukum yang berkualitas sehingga tidak termakan hoax. Untuk itu KPU Bangka Selatan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan dan masyarakat pada umumnya untuk memanfaatkan JDIH KPU Bangka Selatan.

JDIH KPU Kabupaten Bangka Selatan selaku pengelola pada unit terkecil terus berupaya optimal sehingga dapat memberikan informasi yang “CMM”. Melalui tampilan yang welcome tentunya rumah hukum KPU Kabupaten Bangka Selatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya, ayo sobat JDIH KPU Kabupaten Bangka Selatan kita sukseskan reformasi birokrasi melalui pengembangan JDIH KPU Bangka Selatan sebagai khazanah dokumen hukum pemilu di Indonesia.   

Penulis: JDIH KPU Basel