Optimalkan Pengelolaan Dokumentasi dan Layanan Informasi Hukum, JDIH KPU RI bersama JDIHN kunjungi JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, jdih.kpu.go.id/kalbar, 29 November 2023 Optimalkan Pengelolaan Dokumentasi dan Layanan Informasi Hukum, JDIH KPU RI bersama JDIHN kunjungi JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat KPU Kalbar menggelar podcast bersama Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Dr. Nofli, Bc.IP, S.Sos., SH, M.Si., pada Rabu, 29 November 2023. Podcast ini membahas tentang optimalisasi pengelolaan dan layanan informasi hukum melalui JDIH KPU. Dalam podcast tersebut, Nofli menyampaikan bahwa JDIH KPU menyediakan berbagai layanan informasi hukum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain: - Layanan penelusuran produk hukum. Masyarakat dapat mencari dan menemukan informasi produk hukum yang diterbitkan oleh KPU baik Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Dinas maupun Surat Edaran melalui layanan ini. - Layanan penelusuran peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat mencari dan menemukan informasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu melalui layanan ini. - Layanan penelusuran putusan pengadilan. Masyarakat dapat mencari dan menemukan informasi putusan pengadilan yang terkait dengan pemilu melalui layanan ini. - Layanan penelusuran monografi. Masyarakat dapat mencari dan menemukan informasi buku-buku dan artikel hukum yang terkait dengan pemilu melalui layanan ini. Nofli juga menyampaikan bahwa JDIH KPU telah terintegrasi dengan JDIHN. Integrasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan informasi hukum melalui JDIH KPU maupun JDIHN. Layanan informasi hukum yang disediakan oleh JDIH KPU merupakan upaya KPU untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi hukum. Nofli berpesan kepada Teman Pemilih dan masyarakat luas untuk mencari peraturan terkait kepemiluan dan peraturan lainnya secara lengkap dan akurat melalui laman resmi JDIH KPU di jdih.kpu.go.id maupun melalui jdihn.go.id. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakvalidan dokumen hukum yang dapat muncul akibat penggunaan sumber informasi yang tidak resmi. Nofli juga mengapresiasi penambahan fitur glosarium pada laman JDIH KPU, yang menampilkan istilah-istilah dalam kepemiluan. Fitur ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memahami terminologi yang digunakan dalam peraturan kepemiluan. Selain Podcast dan berbincang bersama Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Pusat JDIHN juga mengunjungi Perpustakaan JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Nofli memberikan penguatan dan motivasi kepada para pengelola JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk terus berinovasi dalam pengembangan JDIH untuk mempermudah masyarakat dalam mencari dokumen dan informasi hukum terkait pemilu.